[Cirebonrayajeh.com, Zona Kampus] Pendidikan tidak lagi sekadar ruang kelas dengan papan tulis dan guru. Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan transformasi radikal dari pembelajaran tatap muka menuju pendidikan digital global. Transformasi ini bukan hanya sekadar adaptasi teknologi, melainkan juga telah membuka arena baru persaingan global. Pendidikan kini menjadi bagian dari strategi geopolitik, di mana negara dan korporasi berusaha memengaruhi arah pemikiran masyarakat dunia.
Lahirnya Massive Open Online Courses (MOOC) dan ekosistem EdTech telah menciptakan peluang luar biasa dalam memperluas akses pendidikan. Namun, di sisi lain, instrumen ini juga bisa dimanfaatkan oleh elite global untuk mengatur aliran pengetahuan, menciptakan standar kurikulum internasional, bahkan menentukan siapa yang berhak mengakses sumber daya tertentu. UNESCO (2022) mencatat bahwa 90% mahasiswa global kini terpapar setidaknya satu bentuk pembelajaran digital, sebuah angka yang menunjukkan betapa masifnya transformasi ini.
Artikel ini akan membahas bagaimana MOOC dan EdTech tidak hanya membawa inovasi, tetapi juga menjadi senjata baru dalam geopolitik pendidikan elite. Kita akan mengurai masalah, risiko, serta solusi visioner yang dapat diambil oleh peneliti, startup, dan pemerintah agar pendidikan digital benar-benar menjadi instrumen keadilan global, bukan sekadar alat dominasi.
Latar Belakang Geopolitik Pendidikan Digital
Transformasi pendidikan digital tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik. Dalam sejarah, pendidikan selalu menjadi instrumen kekuasaan: mulai dari kolonialisme yang menanamkan kurikulum asing hingga program bantuan pendidikan internasional yang membawa agenda politik tertentu. Kini, digitalisasi mempercepat proses ini dengan skala global.
Menurut laporan World Economic Forum (2021), pendidikan digital dipandang sebagai salah satu instrumen kunci dalam membentuk “future-ready workforce” untuk ekonomi global. Namun, di balik wacana inklusivitas, terdapat kepentingan geopolitik yang lebih dalam. Pengendalian standar kurikulum, dominasi bahasa, hingga monopoli platform digital mencerminkan bahwa pendidikan global semakin dipengaruhi oleh sedikit aktor dominan.
Dari Pendidikan Konvensional ke Revolusi Digital Pendidikan
Perjalanan dari pendidikan konvensional menuju digitalisasi dapat dianalogikan sebagai revolusi. Universitas tradisional dulunya menjadi benteng eksklusif bagi kalangan terbatas, kini bergeser ke model pembelajaran terbuka yang bisa diakses siapa saja dengan internet.
Namun, pergeseran ini tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Selwyn (2020) dalam bukunya Education and Technology: Key Issues and Debates menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan seringkali memperkuat ketimpangan yang ada. Negara maju dengan infrastruktur kuat mendominasi penyediaan platform, sementara negara berkembang menjadi konsumen pasif.
Munculnya Elite Global dalam Pendidikan Digital
Aktor dominan dalam ekosistem pendidikan digital antara lain perusahaan teknologi (Google, Microsoft, Tencent), konsorsium universitas (Harvard, MIT melalui edX), dan lembaga global (UNESCO, OECD). Mereka menentukan standar global, mulai dari bahasa, metodologi, hingga sertifikasi.
Menurut Marginson (2019) dalam Global Higher Education, universitas top dunia memanfaatkan MOOC untuk memperluas pengaruh akademik sekaligus memperkuat soft power negaranya. Dengan demikian, pendidikan digital bukan sekadar inovasi, tetapi juga arena kontestasi kekuatan global.
MOOC sebagai Instrumen Geopolitik
MOOC sering dipromosikan sebagai bentuk demokratisasi pendidikan. Dengan model terbuka, siapa pun di dunia bisa mengakses kursus dari universitas bergengsi. Namun, realitas menunjukkan bahwa MOOC juga menjadi alat kontrol pengetahuan.
Hollands & Tirthali (2019) mencatat bahwa 80% konten MOOC berasal dari universitas di Amerika dan Eropa. Hal ini menimbulkan bias epistemologis: pengetahuan dunia direduksi menjadi perspektif Barat. Bagi banyak negara, hal ini berarti kurikulum lokal berpotensi terpinggirkan.
Demokratisasi atau Sentralisasi Pengetahuan?
MOOC memang membuka akses luas, tetapi akses tersebut seringkali berpusat pada platform yang dikelola elite global. Alih-alih mendistribusikan kekuasaan, MOOC justru memperkuat konsentrasi pengetahuan.
Penelitian oleh Zawacki-Richter et al. (2020) menunjukkan bahwa hanya 5% kursus MOOC yang benar-benar dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal non-Barat. Sisanya mencerminkan standar internasional yang seragam. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah kita sedang menuju demokratisasi pendidikan, atau justru sentralisasi global?
Bahasa, Kurikulum, dan Agenda Global
Bahasa Inggris mendominasi 90% kursus MOOC (Class Central, 2022). Dominasi bahasa ini menciptakan hambatan sekaligus bentuk “soft power” bagi negara-negara berbahasa Inggris. Kurikulum pun sering dipengaruhi oleh agenda global, misalnya kursus teknologi yang mendukung ekosistem Silicon Valley.
EdTech dan Infrastruktur Kontrol Pengetahuan Global
Jika MOOC adalah pintu masuk, maka EdTech adalah infrastruktur yang menopangnya. EdTech mencakup segala teknologi untuk mengelola, mengukur, dan menyampaikan pembelajaran. Namun, di balik inovasinya, terdapat dimensi kontrol yang jarang dibicarakan.
Menurut OECD (2021), perusahaan EdTech kini menguasai miliaran data pelajar. Data ini digunakan untuk analisis perilaku, personalisasi kurikulum, hingga prediksi masa depan tenaga kerja. Namun, tanpa regulasi ketat, data tersebut bisa menjadi senjata geopolitik yang berbahaya.
Big Data, AI, dan Algoritma Pendidikan
AI dalam EdTech memungkinkan pembelajaran adaptif. Namun, algoritma yang dikembangkan sering mencerminkan bias pengembang. Jika mayoritas pengembang berasal dari satu negara, maka nilai dan prioritas negara tersebut dapat tertanam dalam sistem pembelajaran global.
Penelitian oleh Williamson (2019) tentang “datafication of education” menegaskan bahwa pengumpulan data skala besar menggeser pendidikan dari hak publik menjadi komoditas privat.
Teknologi sebagai Soft Power Baru
EdTech kini menjadi instrumen soft power. Negara yang menguasai platform global dapat memengaruhi pola pikir generasi muda negara lain tanpa invasi fisik. Sama halnya seperti Hollywood yang menyebarkan budaya melalui film, EdTech menyebarkan nilai melalui kurikulum digital.
Tantangan Global dalam Era Pendidikan Digital
Meskipun potensinya luar biasa, pendidikan digital menghadapi tantangan besar. Masalah utamanya adalah kesenjangan akses dan konsentrasi kekuasaan. Jika tidak ditangani, pendidikan digital justru memperdalam ketidaksetaraan global.
Kesenjangan Akses dan Digital Divide
Menurut laporan ITU (2022), 2,7 miliar orang masih belum terhubung ke internet. Artinya, klaim demokratisasi pendidikan digital hanya berlaku bagi mereka yang sudah memiliki akses. Negara berkembang tertinggal jauh, bukan karena kurang minat, melainkan karena kurang infrastruktur.
Monopoli Pengetahuan oleh Segelintir Elite
Lima platform MOOC terbesar (Coursera, edX, Udemy, FutureLearn, Khan Academy) menguasai hampir 80% pasar global. Konsentrasi ini menimbulkan monopoli pengetahuan. Seperti yang diingatkan oleh Altbach (2016), monopoli akademik berisiko menghapus keberagaman epistemologi dunia.
Solusi Visioner dan Tindakan Praktis
Setiap tantangan membuka peluang untuk solusi. Pendidikan digital perlu dirancang dengan visi inklusif, berdaulat, dan berkelanjutan. Solusi harus melibatkan akademisi, startup, hingga pemerintah.
Strategi untuk Peneliti dan Akademisi
- Mengembangkan MOOC alternatif berbasis kearifan lokal.
- Memperjuangkan penelitian kolaboratif global yang inklusif.
- Menyusun kurikulum multibahasa untuk memperluas akses.
Strategi untuk Startup EdTech
- Membangun platform open-source yang tidak bergantung pada monopoli global.
- Fokus pada konteks lokal (misalnya materi berbasis budaya dan kebutuhan daerah).
- Mengintegrasikan model bisnis yang etis, tidak menjadikan data pelajar sebagai komoditas utama.
Strategi untuk Pemerintah dan Lembaga Pendidikan
- Membuat regulasi data pendidikan yang melindungi kedaulatan nasional.
- Mengalokasikan investasi dalam infrastruktur digital.
- Menjalin kerjasama internasional yang setara, bukan sekadar menjadi konsumen.
Visi Masa Depan Pendidikan Digital Global
Jika dikelola dengan bijak, pendidikan digital dapat menjadi jembatan menuju dunia yang lebih adil. Visi masa depan bukan hanya soal teknologi, melainkan soal kedaulatan pengetahuan.
Bayangkan dunia di mana kurikulum global bersifat kolaboratif, multibahasa, dan mencerminkan keberagaman epistemologis. Dunia di mana EdTech tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal.
Seperti ditegaskan oleh Appadurai (2020), masa depan global harus berbasis pada “knowledge pluralism”. Pendidikan digital seharusnya menjadi medium dialog antarbudaya, bukan sekadar instrumen dominasi.
Penutup: EdTech, MOOC, dan Arah Geopolitik Pengetahuan
MOOC dan EdTech membuka peluang besar, namun juga membawa risiko dominasi elite global. Saat ini, pendidikan digital sedang berada di persimpangan: apakah menjadi alat demokratisasi pengetahuan atau justru instrumen kontrol?
Kunci jawabannya terletak pada kolaborasi dan visi bersama. Peneliti harus terus mengkritisi bias sistem global, startup EdTech harus berani menciptakan solusi alternatif, dan pemerintah harus melindungi kedaulatan pendidikan nasional.
Pendidikan digital global seharusnya menjadi ruang kolaborasi yang inklusif, bukan arena dominasi. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadikan EdTech dan MOOC sebagai senjata untuk keadilan, bukan sekadar kekuatan elite.
FAQ tentang EdTech, MOOC, dan Geopolitik Pendidikan Digital
1. Apa perbedaan utama antara EdTech dan MOOC?
- EdTech mencakup segala bentuk teknologi yang mendukung proses pembelajaran, mulai dari Learning Management System (LMS), aplikasi AI, hingga big data analitik.
- MOOC (Massive Open Online Courses) adalah salah satu produk dari EdTech, berupa kursus daring terbuka yang dapat diikuti secara massal oleh siapa saja, biasanya difasilitasi oleh universitas atau konsorsium pendidikan.
2. Mengapa MOOC dianggap sebagai instrumen geopolitik?
Karena mayoritas MOOC dikembangkan oleh universitas di negara maju (AS, Eropa, China), mereka membawa nilai, standar, dan kurikulum yang merepresentasikan kepentingan geopolitik. Dominasi bahasa, kurikulum, dan teknologi membuat MOOC berpotensi memperkuat kontrol pengetahuan global.
3. Apakah pendidikan digital benar-benar bisa mengurangi kesenjangan global?
Secara teori iya, karena pendidikan digital dapat menjangkau wilayah terpencil. Namun kenyataannya, menurut ITU (2022), sekitar 2,7 miliar orang masih belum memiliki akses internet. Tanpa infrastruktur digital yang memadai, kesenjangan justru bisa semakin melebar.
4. Bagaimana startup EdTech lokal bisa bersaing dengan raksasa global?
Startup EdTech lokal bisa fokus pada:
- Konten berbasis kearifan lokal.
- Platform multibahasa.
- Model open-source dan inklusif.
Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memperkuat ekosistem domestik.
5. Apa langkah praktis pemerintah dalam melindungi kedaulatan pendidikan digital?
Pemerintah dapat:
- Membuat regulasi perlindungan data pendidikan.
- Mengembangkan platform nasional yang terbuka.
- Berinvestasi pada infrastruktur digital dan program literasi teknologi.
- Menjalin kerjasama internasional yang setara, bukan sekadar konsumtif.
6. Apakah AI dalam EdTech berbahaya?
AI sangat bermanfaat dalam personalisasi pembelajaran, tetapi jika tidak diawasi, ia bisa memperkuat bias algoritma, mengumpulkan data secara berlebihan, atau bahkan diarahkan untuk kepentingan politik. Pengawasan etis dan regulasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.
7. Bagaimana visi masa depan pendidikan digital yang ideal?
Visi masa depan pendidikan digital adalah inklusif, kolaboratif, dan berdaulat. Idealnya, pendidikan digital harus:
- Mengakomodasi keberagaman budaya dan bahasa.
- Melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal.
- Menjadi ruang dialog global, bukan arena dominasi elite.
