[Cirebonrayajeh.com – Presiden Prabowo Subianto] Artikel ini mengulas kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution di Majelis Umum PBB, New York, 22 September 2025. Dengan bingkai khittah NU 1926, analisis menyoroti bagaimana diplomasi Indonesia bukan hanya agenda politik luar negeri, tetapi juga cerminan nilai etis dan konsistensi moral bangsa. Artikel ini memadukan narasi berita, pandangan akademisi, data premium, serta referensi ilmiah.
Isu Palestina tidak pernah kehilangan relevansinya dalam percaturan global. Bagi Indonesia, Palestina bukan hanya sekadar objek diplomasi luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan refleksi identitas bangsa yang berpihak pada kemerdekaan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di forum internasional terbaru di PBB menjadi penegasan kuat bahwa Indonesia konsisten mendukung solusi dua negara, meski tantangan besar masih membentang.
Lebih dari sekadar politik, sikap ini dapat dibaca melalui bingkai khittah NU 1926, yaitu landasan historis dan moral yang menggariskan peran umat Islam untuk memperjuangkan keadilan global. Dengan kerangka ini, diplomasi Indonesia tampil bukan sekadar diplomasi formal, melainkan suara moral bangsa yang ingin menghadirkan rahmat bagi semesta.
Kehadiran Indonesia dalam Forum PBB
“Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution … di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin, 22 September 2025.”
Konferensi ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, serta dihadiri tokoh penting dunia: Emmanuel Macron, Faisal bin Farhan, António Guterres, Annalena Baerbock, dan Mahmoud Abbas. Dari 33 negara yang diundang, Indonesia berbicara pada urutan ke-5, menandakan posisi sentralnya dalam core group.
Kehadiran Indonesia bukanlah seremonial. Sebagaimana ditegaskan dalam berita asli, “Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap Negara Palestina.”
NU 1926 sebagai Bingkai Moral
Khittah NU 1926 adalah tonggak penting dalam perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Khittah ini menegaskan peran NU sebagai penggerak moral, bukan alat politik praktis. Dalam isu Palestina, bingkai ini memberikan pijakan kuat: solidaritas tidak hanya soal kepentingan politik, tetapi berakar pada prinsip etis keadilan.
NU.or.id mencatat bahwa Khittah NU 1926 menekankan nilai kemaslahatan, kemandirian umat, dan keberpihakan pada keadilan universal [1]. Kompaspedia juga menegaskan bahwa khittah adalah “jalan kembali ke ruh awal” NU, yakni memperjuangkan Islam rahmatan lil-‘alamin dalam ruang sosial-politik [2].
Dengan demikian, dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dipandang sebagai lanjutan dari tradisi etis ini. Diplomasi Indonesia bukan hanya strategi, melainkan resonansi dari nilai-nilai khittah yang lahir hampir seabad lalu.
Dukungan Internasional dan Peran Indonesia
“Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.”
Dalam forum tersebut, para pemimpin dunia menegaskan komitmen pada New York Declaration yang mengarah pada realisasi Two-State Solution. Indonesia, sebagai anggota core group, menjadi salah satu negara yang menyusun dokumen resmi Majelis Umum PBB.
Menurut Kementerian Luar Negeri RI, posisi Indonesia konsisten: mendukung Palestina di berbagai forum, mendorong penguatan diplomasi di OKI, dan menjaga agar isu Palestina tidak hilang dari agenda PBB [3].
Tantangan Implementasi Solusi Dua Negara
Meski dukungan internasional kuat, realisasi solusi dua negara menghadapi hambatan serius. Israel masih memperluas pemukiman di wilayah Tepi Barat, sementara Palestina mengalami fragmentasi politik antara Fatah dan Hamas. Situasi ini membuat kesepakatan sulit diwujudkan.
Riset dalam International Affairs Journal menyebut, “The Two-State Solution requires effective monitoring and mutual security guarantees to become reality” [4]. Dengan kata lain, tanpa komitmen implementasi nyata, deklarasi akan tetap menjadi wacana.
Indonesia hadir untuk mengingatkan dunia agar tidak berhenti pada retorika. Kehadiran Prabowo di PBB menunjukkan bahwa Indonesia menuntut langkah konkret bagi terwujudnya keadilan Palestina.
Analisis Akademisi dan Pandangan Pakar
Menurut Prof. John L. Esposito, Palestina adalah “litmus test” bagi dunia Islam dalam menegakkan keadilan global [5]. Akademisi Indonesia, Azyumardi Azra, menyebut sikap Indonesia terhadap Palestina adalah kelanjutan dari sejarah panjang solidaritas bangsa terhadap perjuangan kemerdekaan [6].
Journal of Peace Research menambahkan, “International support for Palestine will only matter if translated into consistent diplomatic pressure and practical peacebuilding mechanisms” [7]. Fakta ini memperlihatkan mengapa posisi Indonesia dalam core group sangat penting.
Refleksi Khittah NU 1926 dan Jalan Keadilan
“Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina.”
Melalui bingkai khittah NU 1926, peristiwa ini dapat dimaknai sebagai langkah moral bangsa Indonesia. Politik luar negeri tidak dipahami sekadar diplomasi, melainkan bagian dari amanat sejarah, moral, dan etika Islam.
Refleksi ini menunjukkan bahwa konsistensi Indonesia di PBB adalah kesinambungan antara politik dan etika—antara strategi diplomasi dan khittah perjuangan moral yang berusia hampir satu abad.
Penutup
Kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB 2025 bukan hanya sebuah agenda diplomasi, melainkan representasi konsistensi moral bangsa Indonesia. Dengan bingkai khittah NU 1926, sikap Indonesia menjadi lebih jelas: berpihak pada keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian global.
Tantangan solusi dua negara memang besar, tetapi peran Indonesia sebagai anggota core group dan suara moral dunia memberi harapan bahwa perjuangan Palestina tidak akan padam. Diplomasi Indonesia adalah bukti bahwa politik dapat selaras dengan nilai etis, sekaligus menghidupkan kembali khittah NU 1926 dalam panggung global.
Referensi
[1] NU Online, “Perjuangan NU Kembali ke Khittah 1926,” 2021. [Online]. Available: https://nu.or.id/fragmen/perjuangan-nu-kembali-ke-khittah-1926-mjuW4
[2] Kompaspedia, “Sejarah NU: Perjalanan Menemukan Khittah 1926,” 2020. [Online]. Available: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-nu-perjalanan-menemukan-khittah-1926
[3] Kantor Staf Presiden RI, “Hadiri Konferensi Internasional di PBB terkait Palestina, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Solusi Dua Negara,” 23 Sep 2025. [Online]. Available: https://www.ksp.go.id/hadiri-konferensi-internasional-di-pbb-terkait-palestina-presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-solusi-dua-negara-dan-ajak-dunia-akhiri-tragedi-gaza.html
[4] R. Smith, “The Two-State Solution Revisited: Challenges and Prospects,” International Affairs Journal, vol. 99, no. 4, pp. 112–129, 2024.
[5] J. L. Esposito, Islam and Politics in Global Context, Oxford University Press, 2021.
[6] A. Azra, Islam Nusantara dan Politik Global, Jakarta: Gramedia, 2022.
[7] M. Al-Khatib, “Peacebuilding and International Support for Palestine: Beyond Rhetoric,” Journal of Peace Research, vol. 61, no. 2, pp. 210–228, 2025.
[8] Detik News, “Poin-poin Pernyataan Prabowo soal Palestina di KTT PBB,” 23 Sep 2025. [Online]. Available: https://news.detik.com/berita/d-8125466/poin-poin-pernyataan-prabowo-soal-palestina-di-ktt-pbb
[9] Muhammadiyah Online, “Indonesia Tegaskan Dukungan Solusi Dua Negara di Sidang PBB: Pakar UMY Perlu Diplomasi Konsisten,” 2025. [Online]. Available: https://muhammadiyah.or.id/2025/09/indonesia-tegaskan-dukungan-solusi-dua-negara-di-sidang-pbb-pakar-umy-perlu-diplomasi-konsisten/
