Cirebon Timur, Jawa Barat – Jalan-jalan di Cirebon Timur kini tak lagi sekadar jalur penghubung antarwilayah. Di balik aspal yang mengelupas dan lubang yang menganga, tersimpan kisah derita panjang warga yang merasa terabaikan. Kerusakan parah pada infrastruktur jalan di wilayah ini bukan hanya mengganggu mobilitas, tetapi telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, bahkan keselamatan jiwa.
Setiap hari, warga harus berjibaku melintasi jalan rusak yang kerap kali berubah menjadi perangkap maut. Aspal yang hancur dan lubang-lubang besar tak hanya memperlambat laju kendaraan, tetapi juga menjadi pemicu kecelakaan. Beberapa di antaranya merenggut korban jiwa—sebuah tragedi yang terus berulang tanpa tanggapan konkret dari pihak berwenang.
Masyarakat telah melakukan berbagai upaya: mulai dari melaporkan secara resmi, menggelar protes, hingga menyuarakan aspirasi di media sosial. Namun, respons dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai minim, jika bukan dikatakan absen. Ketidakpedulian ini tidak hanya dianggap sebagai kegagalan administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap mandat sosial yang diemban pemerintah: melindungi dan melayani rakyat.
Dampak Nyata dan Sistemik
Kondisi jalan yang rusak telah menghambat roda ekonomi lokal. Distribusi barang terganggu, membuat harga-harga kebutuhan pokok naik. Para pedagang kecil kehilangan pelanggan karena akses yang terhambat, sementara petani merugi karena hasil panen tak bisa segera dibawa ke pasar. Sopir truk dan ojek desa mengeluh atas tingginya biaya servis kendaraan. Infrastruktur yang rapuh telah menciptakan efek domino yang memperlemah ketahanan ekonomi rakyat.
Tak hanya ekonomi, dimensi sosial pun terkena imbasnya. Anak-anak sekolah terlambat karena bus sulit masuk ke desa, ambulans lambat mencapai pasien, dan warga terisolasi ketika hujan mengguyur dan jalan menjadi kubangan.
Saatnya Pemerintah Bertindak Nyata
Melihat kompleksitas permasalahan ini, sudah waktunya Pemerintah Kabupaten Cirebon mengganti paradigma dari responsif menjadi proaktif. Jalan rusak bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikator nyata dari lemahnya tata kelola publik, buruknya pengawasan proyek, dan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
Secara akademik, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan good governance—yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas. Pemerintah daerah harus mengedepankan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur, serta menjalin komunikasi dua arah yang jujur dengan masyarakat terdampak.
Investasi pada perbaikan jalan bukan hanya urusan pembangunan fisik, tetapi investasi terhadap kepercayaan publik. Saat pemerintah berani membuka ruang dialog, menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dan melibatkan warga dalam proses pengawasan proyek, maka akan terbentuk kolaborasi sosial yang mempercepat perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.
Jalan Rusak, Cermin Tata Kelola Lemah
Situasi ini menjadi refleksi atas lemahnya implementasi good governance di tingkat daerah. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, minimnya pengawasan terhadap kontraktor proyek, serta lambannya tanggapan dari pihak berwenang memperparah situasi.
Rekomendasi akademik yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain:
- Audit menyeluruh proyek infrastruktur lima tahun terakhir, termasuk evaluasi penyebab kegagalan teknis.
- Transparansi anggaran dan pelibatan publik melalui forum musyawarah pembangunan.
- Pengawasan berbasis teknologi, seperti sistem pelaporan warga berbasis GPS & foto (smart monitoring).
- Penguatan kemitraan dengan akademisi dan LSM lokal untuk riset dan evaluasi dampak infrastruktur.
Akhir kata, jalan rusak di Cirebon Timur bukan akhir dari segalanya—namun bisa menjadi titik balik. Titik awal kesadaran bahwa pemerintahan yang kuat bukan yang sempurna, tetapi yang bersedia mendengar, berubah, dan bekerja bersama rakyatnya.
